INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik, MAN 1 Kerinci berkomitmen memberikan informasi secara terbuka, transparan, cepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Namun demikian, terdapat informasi tertentu yang tidak dapat diberikan kepada publik apabila pengungkapannya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat, terbatas, dan berdasarkan Uji Konsekuensi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Jenis Informasi yang Dapat Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Contoh
1	Data pribadi peserta didik	NIK, KK, alamat lengkap, nomor telepon, dan data pribadi orang tua/wali
2	Data pribadi guru dan tenaga kependidikan	Data identitas tertentu, nomor rekening, data keluarga, dan informasi pribadi lainnya
3	Data kesehatan	Riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan medis, serta kondisi kesehatan fisik atau psikologis
4	Dokumen Bimbingan dan Konseling	Catatan konseling, permasalahan pribadi, serta hasil asesmen peserta didik
5	Informasi keamanan sistem	Password, PIN, token, kode OTP, dan akses administrator aplikasi
6	Data keamanan teknologi informasi	Konfigurasi keamanan server, basis data, serta informasi teknis yang berpotensi disalahgunakan
7	Identitas pelapor atau pengadu	Identitas pihak yang menyampaikan pengaduan apabila perlu dilindungi
8	Dokumen pemeriksaan tertentu	Dokumen pemeriksaan atau investigasi yang masih dalam proses dan apabila dibuka dapat mengganggu proses pemeriksaan
9	Data evaluasi individu tertentu	Informasi yang secara khusus berkaitan dengan kondisi, kemampuan, atau hasil evaluasi pribadi seseorang
10	Informasi lain yang dilindungi	Informasi lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil Uji Konsekuensi ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan

Prinsip Pelayanan Informasi

MAN 1 Kerinci tetap mengutamakan prinsip keterbukaan informasi. Apabila suatu dokumen memuat informasi yang bersifat terbuka sekaligus informasi yang dikecualikan, maka bagian yang dikecualikan dapat dihitamkan atau dikaburkan, sedangkan bagian informasi lainnya tetap dapat diberikan kepada masyarakat.

Dasar Hukum

Pelaksanaan pengelolaan Informasi yang Dikecualikan mengacu antara lain pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi; dan
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.